Pemeriksa Persyaratan & Berkas Administrasi ASN

Checklist interaktif mandiri untuk memeriksa kesiapan berkas kepegawaian Anda. Data tersimpan di peramban Anda secara privat sehingga tidak hilang saat memuat ulang halaman.

Pemberkasan Penetapan NIP CPNS Pemberkasan Penetapan NI PPPK & Perjanjian Kerja Mutasi Kepegawaian Antarinstansi Pemerintah Pengajuan 7 Jenis Hak Cuti ASN Pemberkasan Pensiun BUP & Janda/Duda/APS Administrasi Beban Kerja & Tunjangan Profesi Guru

Persyaratan Berkas Pensiun ASN (BUP & Janda/Duda)

Sasaran: PNS yang mendekati Batas Usia Pensiun atau Ahli Waris

0 / 7 Berkas Siap (0%)

Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Wajib Format: PDF

Formulir DPCP yang diisi lengkap dan ditandatangani pemohon.

Salinan SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir Wajib Format: PDF

Seluruh SK riwayat pangkat yang telah dilegalisir basah atau digital.

SK Jabatan Terakhir / Surat Pernyataan Pelantikan Wajib Format: PDF

Khusus bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.

Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir Wajib Format: PDF

SKP tahun terakhir sebelum masa pensiun dengan predikat minimal Baik.

Salinan Sah Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak Wajib Format: PDF

Bagi anak kandung/anak tiri/anak angkat yang masih menjadi tanggungan (di bawah 25 tahun, belum menikah, dan belum berpenghasilan sendiri).

Surat Kematian dari Lurah/Kades/Rumah Sakit (Khusus Pensiun Janda/Duda) Kondisional Format: PDF

Dilampirkan jika pengajuan pensiun karena pegawai meninggal dunia aktif.

Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat/Sedang Wajib Format: PDF

Dikeluarkan oleh Pejabat Eselon II atau Inspektorat instansi asal.

Dasar Ketentuan & Catatan Penting:

• Dasar Hukum: PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020 dan SE Kepala BKN

• Portal Regulasi Resmi: https://jdih.bkn.go.id/

• Pengusulan pensiun melalui aplikasi SIASN BKN direkomendasikan paling lambat 6 bulan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun.

• Persyaratan di atas merujuk pada standar NSPK nasional. Setiap instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah/BKPSDM) berwenang menerbitkan Surat Edaran teknis internal, ketentuan format berkas, atau kanal verifikasi digital mandiri sesuai kebutuhan formasi instansi.